Penyambungan listrik pada pedesaan (lisdes) di lokasi paling depan, terluar serta terpencil (3T) tidak pas alokasi. Perihal ini karena DPR memotong biaya Penyertaan Modal Negara (PMN) 2019 untuk PT PLN (Persero) .
Direktur Jenderal Ketenagalistrikan Kementerian Kekuatan Sumber Daya Mineral (ESDM) , Andy Noorsaman Sommeng, mengemukakan dalam Perancangan Biaya Penerimaan Negara (RAPBN) PMN untuk PLN diserahkan sebesar Rp 10 triliun.
Biaya itu dialokasikan untuk program listrik desa sebesar Rp 8, 5 triliun serta pembangunan transmisi dan Gardu Induk (GI) sebesar Rp 1, 5 triliun.
" PMN 2019 alokasi Rp10 triliun, ini menguber rasio elektrifikasi 99, 9 prosen 2019, " kata Andy, di Kantor Kementerian ESDM, Jakarta, Senin (24/9/2018) .
Tetapi, penyerahan itu tidak diterima DPR. Menurut Andy, alokasi PMN PLN ditetapkan Rp 6, 5 triliun. Efek dari penurunan biaya PMN itu ialah penurunan alokasi biaya listrik pedesaan berubah menjadi Rp 5, 9 triliun.
" Ditetapkan Rp 6, 5 triliun, sebab Rp 3, 5 triliun ke Hutama Karya untuk jalan tol. Listrik desa menjadi Rp 5, 9 triliun, " ujar Andy.
Andy mengungkap, gara-gara penurunan biaya listrik desa, bikin jadwal penyambungan listrik ke desa yg sekarang ini belum juga nikmati listrik terlambat. Dia lantas mengasumsikan baru dapat dikerjakan pada 2020.
" Kita kalkulasi lagi adakah penundaan listrik desa dengan Rp 5, 9 T. Sehinga ada daerah yg rasio elektrifikasinya belum juga sampai 92 prosen terlambat, " papar dia.
Awal mulanya, masukan Kementerian Kekuatan serta Sumber Daya Mineral (ESDM) perihal analisis makro Perancangan Biaya Penerimaan Berbelanja Negara (RAPBN) 2019 disetujui Komisi VII DPR. Masukan itu di antaranya subsidi penyambungan listrik.
Menteri ESDM Ignasius Jonan menyongsong baik ketetapan rapat komisi VII DPR dengan deretan instansinya. Hasil ketetapan itu akan dilanjut pengkajiannya ke Tubuh Biaya (Banggar) DPR.
" Tentang penentuan analisis basic makro seperti yg telah dijalankan rapat pada 13 September 2018 terus serta dilanjut dengan beberapa eselon 1,
SKK Migas, BPH Migas serta Direksi PLN berbarengan papa ibu serta pimpinan Komisi VII, udah didapat persetujuan seperti dinyatakan Pak Ketua barusan, Kami terima dengan baik. Kami sarankan pimpinan menambahkan ke Banggar, " kata Jonan, di Gedung DPR, Senin malam 17 September 2018.
Mengenai analisis makro yg udah di setujui ialah harga minyak Indonesia (Indonesian Crude Price/ICP pada 2019 sebesar USD 70 dolar per barel.
Selanjutnya besaran lifting migas sejumlah 2. 025 ribu BOEFD, biaya recovery USD 8 miliar-USD 10 miliar, subsidi solar Rp 2. 000 per liter. Selanjutnya subsidi listrik Rp 57 triliun serta penambahan subsidi penyambungan Rp 1, 2 triliun.
Dalam postur analisis makro RAPBN 2019 itu, Kementerian ESDM masukkan subsidi baru, yakni penyambungan listrik untuk rumah tangga tidak dapat sebesar Rp 1, 2 triliun, daya listrik yg disambung sebesar 450 Volt Ampere (VA) .
Baca juga : harga magic com
Lihat juga : harga cat
Awal mulanya Jonan mengungkap, dari biaya Rp 1, 21 triliun, dapat menomboki penyambungan listrik 2, 4 juta rumah tangga tidak dapat, dengan besaran subsidi Rp 500 ribu per rumah tangga. Ada subsidi itu akan memercepat sambungan listrik pada keluarga tidak dapat.
" Kami telah bicarakan dengan PLN Kementerian Keuangan, subsidi berubah menjadi Rp 500 ribu, itu dapat 2, 4 juta keluarga lekas dipasang listriknya, " ujar Jonan.
Menurut Jonan, rumah tangga yg akan mendapatkan subsidi penyambungan listrik letaknya bukan di lokasi terpencil yg belum juga ada jaringan kelistrikan, akan tetapi di lokasi yg telah ada jaringan listriknya. Tetapi, rumah tangga itu tidak dapat untuk menyambung listrik.
" Untuk didapati di Jawa Tengah, Daerah Spesial Yogyakarta ada calon pelanggan baru yg tidak dapat menyambung daya, bukan tidak dapat bayar bulanan. Ini bukan ditempat jauh-jauh, di DKI ada 30 ribu sampai 35 ribu yg tidak dapat menyambung listrik, " papar dia.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar