Kepala Eksekutif Pengawas Pasar Modal Otoritas Layanan Keuangan atau OJK Hoesen menuturkan penerbitan obligasi wilayah waktu ini masih terhalang sejumlah permasalahan.
Pertama, kata Hoesen, banyak pemda (Pemda) belum punyai pengalaman dalam menerbitkan obligasi.
Pemda itu jarang-jarang yang punyai pengalaman penerbitan atau berutang seperti swasta. Jadi dengan organisasi itu mereka harus bentuk dahulu, mereka belum punyai unit yang mengurus utang kata Hoesen dalam acara media tempo hari.
Mengenai waktu ini OJK tengah santer mempromokan, mengadakan seminar sampai pendampingan buat wilayah yang ingin menerbitkan obligasi wilayah untuk memberi dukungan pembangunan.
Berdasar pada data OJK udah ada empat propinsi yang minat untuk menerbitkan obligasi.
Keempatnya merupakan Jawa Barat, Jawa Tengah, DKI Jakarta serta Aceh. Perkembangannya, waktu harga raket yonex ini DKI Jakarta serta Jawa Barat tengah membuat klub internal untuk mengatasi perihal ini.
Sedang di Jawa Timur, saran penerbitan masih dikupas di DPRD serta Aceh masih pula dalam step awal persiapan.
Lalu yang ke-2, Hoesen meneruskan, lantaran belum punyai pengalaman pemda habiskan waktu untuk membuat klub teristimewa yang mengatasi penerbitkan obligasi.
Wilayah harus juga bangun kompetensi pegawai yang sanggup memiliki rencana, mempraktikkan sampai memonitoring penerbitan obligasi.
Ia memandang waktu ini banyak pemda yang sudah mengatakan animo untuk menerbitkan.
Tetapi, proses penerbitan harus lewat koordinir yang panjang dimulai dengan Kementerian Pemanfaatan Perangkat Negara serta Reformasi Birokrasi, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan sampai harga engsel OJK.
Ke-tiga, Pemda harus juga sanggup sediakan project yang dipandang memberikan keuntungan jadi underlying asset buat obligasi wilayah.
Perihal ini peting dikarenakan, pengaturan obligasi wilayah berlainan dengan style permodalan lain. Obligasi ini punyai ciri-khas jadi proyek bond (obligasi berbasiskan project) .
Obligasi ini kan bukan seperti hibah, ini haru dibayar, nah untuk dibayar itu project yang dibiayai itu harus yang feasibel, yang pantas untuk jadikan underlying tukasnya.
Ke empat, halangan ada juga dalam proses pemungutan ketetapan penerbitan obligasi. Dalam soal ini, pemungutan ketetapan harus lewat rangkaian proses panjang melalui rapat-rapat di DPRD, gubernur, Kementerian Dalam Negeri, Kementerian Keuangan serta paling akhir di OJK.
Belum, kalaupun umpama proyeknya berada di satu kabupaten sesaat dana APBD itu punya sejumlah kabupaten dalam sebuah propinsi, ini prosesnya semestinya harus di setujui kata Hoesen.
Meskipun demikian, OJK yakin, ke depan bisa banyak wilayah yang bakal manfaatkan obligasi wilayah ini. Ditambah lagi, pembiayaan pilihan di luar melalui APBD pun makin dibutuhkan.
Tidak cuman pun, Pemda pun masih habiskan waktu untuk membuat organisasi serta menentukan project yang pantas jadi basis penerbitan obligasi.
Tidak ada komentar:
Posting Komentar